Sekaratnya BUMN Karya, Bambang Sulistomo: Beban Utang Harus Segera Diatasi

JAKARTA – Kondisi sekaratnya sejumlah BUMN karya saat ini akibat tumpukan utang raksasa, menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Bambang Sulistomo, putra pahlawan nasional Bung Tomo, menilai bahwa kondisi keuangan yang sulit di era pemerintahan Prabowo Subianto merupakan dampak dari kebijakan ekonomi dan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataannya di Jakarta,  Bambang Sulistomo menyebut bahwa kebangkrutan, kepailitan, dan beban utang yang kini menjerat pemerintah merupakan konsekuensi dari proyek-proyek besar yang dilakukan tanpa perhitungan matang di masa pemerintahan Jokowi. 

"Baru sekarang kita mengakui kebangkrutan, kepailitan, amshiong, bokeknya utang-utang raksasa yang diderita oleh rezim Mas Prabowo Subianto itu diakibatkan oleh ulah kebijakan-kebijakan sebelumnya dari rezim Mas Joko Widodo," tulisnya dalam unggahan yang mendapat banyak perhatian.

Seperti diberitakan Tempo, empat BUMN karya—PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP)—saat ini mengalami krisis finansial berat. Rasio utang mereka mencapai 2 hingga 8 kali lipat lebih besar dibanding asetnya, jauh di atas batas aman 1 kali lipat dari aset.

Penyebab utama krisis ini adalah ambisi pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Jokowi, termasuk jalan tol, jalur kereta, bandara, pelabuhan, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sayangnya, banyak dari proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan bisnis yang cukup untuk membayar utang. 

Selain itu, skema kerja sama dengan perusahaan Cina juga dinilai tidak menguntungkan, menyebabkan beban keuangan BUMN kembali ke APBN. 

Kini, pemerintahan Prabowo menghadapi dilema besar: menyelamatkan BUMN karya atau membiarkan mereka jatuh bangkrut.

Anggaran Infrastruktur Dipangkas, BUMN Karya Terancam 

Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo memangkas anggaran infrastruktur dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 81,38 triliun dalam APBN 2025. Akibatnya, proyek-proyek besar warisan Jokowi tidak lagi mendapatkan pendanaan, sementara BUMN karya tetap harus membayar utang yang jatuh tempo. 

Bambang menilai bahwa Prabowo kini berada dalam situasi sulit akibat kebijakan sebelumnya.

Menurutnya, pemerintahan saat ini harus mencari solusi tanpa semakin membebani keuangan negara.

"Pemerintah tidak bisa terus-menerus menyuntikkan dana talangan kepada BUMN yang bermasalah, karena itu hanya akan memperburuk kondisi fiskal negara," ujarnya.

Krisis Bisa Berdampak Sistemik 

Para ekonom memperingatkan bahwa bangkrutnya BUMN karya bisa berdampak luas pada ekonomi nasional. Banyak subkontraktor yang bekerja dalam proyek-proyek ini juga terancam bangkrut, yang dapat menyebabkan gelombang PHK massal di sektor konstruksi.

Selain itu, kepercayaan investor terhadap Indonesia juga bisa terganggu. Jika BUMN karya gagal membayar utang, hal ini bisa merembet ke sektor perbankan, mengingat banyak bank nasional yang memberikan kredit besar kepada perusahaan-perusahaan ini.

Saat ini, pemerintahan Prabowo harus menghadapi warisan utang besar dari era Jokowi. Dengan anggaran infrastruktur yang dipangkas dan ketidakmampuan BUMN karya membayar utang, krisis keuangan ini bisa menjadi tantangan besar dalam tahun-tahun mendatang.

Bambang Sulistomo menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah bersikap transparan dalam mengakui permasalahan ini dan mencari solusi nyata agar dampaknya tidak semakin luas.

"Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi di masa depan lebih realistis dan berkelanjutan," pungkasnya.■

🇲🇨🇲🇨